Abu Janda Kebal Hukum, Ade Sebut Jilbab Bukan Perintah Allah, Menag Kutip Alkitab

Foto gabungan diambil dari sumber istimewa dan Google

Newszonamerah.com – Dalam sepekan terakhir, sebanyak lima berita yang menjadi populer di masyarakat.

Berikut lima berita terpopuler yang dirangkum media ini untuk pekan terakhir di bulan Januari 2021.

Bacaan Lainnya

1. Cuitan Evolusi Abu Janda hingga “Islam Arogan” Berujung Laporan Polisi

Abu Janda (Foto istimewa)

Kuasa Hukum Haris Pertama melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Abu Janda dilaporkan terkait cuitannya di media sosial yang dinilai bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terhadap agama.

Laporan tersebut bernomor: LP/B/0056/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021.

Kuasa Hukum Haris Pertama, Medya Rischa menuturkan cuitan Abu Janda sudah telah diserahkan ke polisi sebagai barang bukti

Dia mengatakan pihaknya juga sudah dimintai keterangan pada saat mengajukan laporan.

Kasus dugaan ujaran kebencian itu berawal ketika Natalius Pigai terlibat argumentasi dengan eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono.

Namun pada tanggal 2 Januari 2021 lalu, Abu Janda lewat akun Twitter @permadiaktivis1 membela Hendropriyono.

Kemudian Abu Janda melontarkan pertanyaan terkait kapasitas Natalius berdebat dengan Hendropriyono.

“Kapasitas Jenderal Hendropriyono: Mantan Kepala BIN, Mantan Direktur Bais, Mantan Menteri Transmigrasi, Profesor Filsafat Ilmu Intelijen, Berjasa di Berbagai Operasi militer. Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau?,” cuit Abu Janda beberapa waktu lalu. 

Tak hanya soal cuitan yang diduga bernilai SARA, cuitan lain dari Abu Janda ini juga menuai banyak kritik dan kecaman dari sederet tokoh dan partai politik.

Cuitan lain yang menuai kritik tersebut, yakni cuitan Abu Janda yang menyebut Islam agama pendatang dari Arab yang Arogan.

Akibat cuitannya itu, Abu Janda dilaporkan ke polisi

Sementara itu, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) merespons kasus dugaan rasial  yang dilakukan Abu Janda terhadap eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Wakasatkornas) Banser Hasan Basri Sagala tindakan Abu Janda merupakan inisiatif pribadi dan bersifat personal. Tidak ada hubungannya dengan Banser.

“Pernyataan Permadi Arya di akun twitter-nya sebagaimana yang menjadi dasar pelaporan ke kepolisian tersebut tidak mewakili Banser secara kelembagaan,” kata Hasan melalui keterangan resminya, Sabtu (30/1/2021)

Untuk itu, Satuan Koordinasi Nasional
Banser akan menghormati proses hukum yang berjalan. Pihaknya pun berharap tercapainya hukum seadil-adilnya.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Djudju Purwantoro berharap mengaku sempat pesimis karena pada laporan terhadap Abu Janda lainnya tak pernah sampai ada yang tuntas hingga sampai ke meja hijau. 

Sejak 10 Desember 2019, Djudju Purwantoro sebagai kuasa hukum para pelapor, dengan terlapor Abu Janda telah melaporkan ke Bareskrim Polri atas ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan penistaan agama

Abu Janda diduga melanggar pasal 45A (ayat 2) Jo pasal 28 (ayat 2) UU No 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP.

Kata-kata Abu Janda yang dilontarkan pada waktu itu antara lain “teroris punya agama dan agamanya adalah Islam.”

“Para saksi sejak akhir Mei 2020 juga sudah diperiksa oleh Bareskrim,” ucapnya.

Djudju mengatakan Abu Janda sudah sering dilaporkan oleh masyarakat karena tidak jera juga berulah melakukan ujaran kebencian, penghinaan, dan atau penistaan terhadap agama Islam melalui media sosial

“Faktanya sampai saat ini tidak satupun laporan polisi tersebut yang ditindaklanjuti atau diproses hukum, tuturnya.

Ia pun berharap, Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit dapat menegakkan hukum yang adil dalam kasus ini.

2. Ade Armando Sebut Memakai Jilbab Bukan Perintah Allah

Ade Armando (Foto Istimewa)

Dosen Universitas Indonesia Ade Armando suruh wanita lepas jilbab jika tak nyaman. 

Ade Armando berpendapat perempuan bisa lepas jilbab dan itu bukan kesalahan, sebab kata dia jilbab bukan perintah Allah

“Berjilbab bukan perintah Allah. Jadi bagi yang merasa tidak wajib atau merasa tidak nyaman berjilbab, lepaskan saja. Yang penting sopan,” tulis Ade Armando melalui akun facebooknya

Menanggapi pernyataan Ade Armando, Mantan Wasekjen MUI, Tengku Zul angkat bicara

Tengku Zul lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 30 Januari 2021, menegaskan bahwa perintah berjilbab bagi muslimah ada dalam Alquran.

“Ade Armando mengatakan bahwa jilbab bukan perintah Allah? Perintah berjilbab ada di dalam al Qur’an surat al Ahzab ayat 59,” ungkap Tengku Zul.

Ia pun menjelaskan, dalam surat Al Ahzab ayat 59 di Alquran tersebut secara terang Allah memakai kata ‘Jalaabib’ yang artinya jilbab.

“Secara terang Allah memakai kata JALAABIB, bentuk jamak dari kata JILBAB,” tegasnya

Oleh karenanya, Tengku Zul mempertanyakan kembali kepada Ade Armando apakah akademisi tersebut hendak mengatakan bahwa Alquran bukan firman Allah SWT.

“Apakah orang ini mau mengatakan al Qur’an bukan firman Allah?,” ujar Tengku Zul.

3. Sri Mulyani Kutip Ayat Alquran Bantah Dana Wakaf Masuk ke APBN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menepis tudingan penggunaan uang wakaf yang dinilai banyak kalangan untuk menutup pengeluaran negara melalui APBN

Dalam unggahannya di akun Instagram miliknya sebagaimana dilihat pada Minggu (31/1/2021), ia mengutip dua ayat Alquran. Pertama, surat Al Hujurat ayat 6, menjelaskan tentang berita yang berasal dari orang fasik.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu,”.

Sri Mulyani lalu mengunggah tangkapan layar surat Al Hujurat ayat 12, yang membahas tentang berburuk sangka atau su’udzon.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”

“Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang,”.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Suminto menjelaskan, seluruh dana yang terkumpul dari wakaf uang nasional ini sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf. Salah satunya Badan Wakaf Indonesia.

“Jadi, tidak ada dana wakaf itu yang masuk ke pemerintah atau APBN. Sehingga tidak ada sama sekali dana wakaf digunakan untuk biaya APBN atau proyek infrastruktur,” kata Suminto dalam Media Briefing GNWU secara virtual, Jumat (29/1/2021)

Atas tudingan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kembali dengan mengutip ayat Alquran agar masyarakat tidak salah menilai terkait penggunaan dana wakaf itu.

4. IPW Minta Kapolri Tuntaskan Kasus Penembakan Laskar FPI dan Bongkar Otak Penguntit HRS

Enam pengawal HRS yang diduga tewas ditembak polisi. (Twitter)

Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) harus menjadi perhatian serius Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu penting disikapi agar kinerja kapolri baru tersebut tak ada hambatan ke depan.

Setidaknya, ada tiga alasan pengusutan penembakan enam laskar FPI harus dituntaskan Jenderal Listyo Sigit dari kacamata Indonesia Police Watch (IPW).

Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

Salah satunya meminta agar ada penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana.

“Alasannya, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021).

Kedua, pengusutan tersebut penting mengingat kapolri terdahulu, yakni Jenderal Idham Azis telah membentuk tim khusus terdiri Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM. Namun hingga kini tim ini belum menunjukkan hasil memuaskan.

Ketiga, adanya Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan polisi penembak.

“Sehingga eksekutor penembakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1/2009, terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap tapi tidak diborgol itu,” sambungnya.

Bagaimana pun, kata dia, pelaku penembakan ini patut diusut tuntas agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1/2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

Sehingga dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan.

Dengan adanya pengusutan lebih lanjut dalam kasus ini, bisa diketahui, apakah eksekusi laskar FPI itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti yang diamanatkan Perkap, utamanya legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable).

“Selain itu perlu diungkap, siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI, apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. Bukankah penguntitan adalah tugas intelijen?” tandasnya

5. Moderasi Beragama, Menteri Agama Kutip Alkitab

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Foto Istimewa)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berbicara mengenai moderasi beragama dan mengambil contoh masih adanya hukum Islam atau fikih yang tidak menyesuaikan perkembangan zaman saat ini.

Yaqut mengatakan semestinya fikih menyesuaikan zaman.

Awalnya, dalam acara Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Yaqut mengutip sebuah ayat dalam Injil Matius. Yaqut menerangkan, isi ayat ini bersifat universal.

Berikut isi ayat Matius Injil 22 ayat 37-40 yang dikutip dan dibacakan Yaqut:

Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan paling utama.

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, tergantung semua hukum dan kitab para Nabi.

Setelah mengutip Injil Matius, Yaqut mengatakan pentingnya beragama dan tidak didasarkan keimanan buta.

“Ini kalimat ayat kitab suci yang saya kutip di dokumen, dan ini sangat luar biasa bagaimana kita beragama, tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta

“Tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira dan aplikasi ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggui umat kita,” kata Menag seperti dikutip detik.com

Kemudian Yaqut berbicara soal tema acara dan masalah moderasi agama. Yaqut mencontohkan lewat studi kasus fikih.

“Fikih dalam Islam dibuat atau dikompilasi di zaman ortodoksi agama yang sangat jauh di zaman pertengahan. Tentu ketika membuat konstruksi hukum, fuqaha, ahli fikih merumuskan, menerjemahkan dari situasi yang ada,” ujar Yaqut.

Yaqut mengatakan fikih yang ada sekarang sebagian besar disusun di zaman abad pertengahan.

“Kita tahu di abad pertengahan, ada Perang Salib di antara dua keyakinan berbeda. Hukum Islam yang ada sekarang, sebagian besar dikonstruksi atau dibuat pada masa-masa seperti itu”

“Sehingga tidak heran dalam agama saya, dalam Islam, masih banyak hukum agama yang sebenarnya tidak kompatibel dengan situasi sekarang,” ungkap Yaqut.

Untuk itu, Yaqut berpandangan bahwa fikih harus direkontekstualisasi.

“Padahal fikih harus menyesuaikan perkembangan zaman, harus direkontekstualiasi”

“Tetapi dalam Islam jarang ada yang berani melakukan rekontekstualisasi ini sehingga di banyak kejadian ini menjadi sumber masalah dan mungkin dalam umat agama lain ada situasi ini”

“Jadi hukum agama selain Islam ada problem dengan situasi mutakhir yang tidak kompatibel,” paparnya.

Dalam moderasi beragama di Indonesia, Yaqut menyampaikan dua kunci utama.

Pertama yaitu inklusivitas dan kedua masing-masing umat beragama harus jujur akan kelebihan-kekurangan masing-masing ajaran.

“Saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan, moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif dan kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan ajaran agama kita, terutama dalam merespons situasi kontemporer,” kata Yaqut.

Dalam tugasnya sebagai Menteri Agama, Yaqut menekankan sikap adil kepada semua umat beragama. Ia ingin memposisikan sebagai wasit yang adil.

“Dalam situasi tersebut, saya ingin meletakkan diri saya sebagai wasit yang benar-benar bisa bersikap adil kepada semua pemeluk agama, apa pun agamanya. Tentu ini tidak berhenti hanya jargon,” ujarnya.

(Is)

Pos terkait