Analisa Pemerhati Publik (3): JADIN Sigap Respon Keluhan Rakyat

  • Whatsapp
Analisa Pemerhati Publik (3): JADIN Sigap Respon Keluhan Rakyat

 

Bacaan Lainnya


RADAR ISTANA.COM | Nagan Raya – 

Menurut kajian serta pengembangan informasi dilakukan Tim Analisa Publik dikalangan masyarakat Nagan Raya, Pemerintahan JADIN sigap respon keluhan masyarakat.


Azharsyah, SE berhasil mengimput dara dan fakta dari kalangan masyarakat serta ekspose kalangan media terhadap responsif Pemerintahan JADIN terhadap keluhan masyarakat dalam problema kebutuhan mata pencaharian masyarakat.


Salah satunya, kata Azharsyah yang dialami masyarakat Nelayan Desa Langkak Kecamatan Kuala Pesisir terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan para Nelayan setempat tidak bisa melaut.


“Bupati HM Jamin Idham bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait langsung turun ke lapangan menyahuti keluhan para masyarakat Nelayan Desa Langkak guna mengimput informasi serta duduk persoalan dialami Nelayan terkait BBM,” sebut Azharsyah, Minggu (1/8).


Bupati HM Jamin Idham, SE, ungkapnya dikabarkan berikan solusi dan menjamin pihak warga Nelayan mendapatkan fasilitas BBM agar dapat melaut guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga para Nelayan.


Selain itu, sambung Azharsyah dari hasil imput keterangan dari masyarakat, Bupati Jamin Idham juga membantu para masyarakat Desa terpencil kurang mampu terhadap akses pembukaan lahan pertanian dan perkebunan rakyat sesuai permohonan masyarakat.


“Bupati Jamin Idham juga mendukung penuh serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat eks korban konflik terhadap program Reforma Agraria bekerja sama dengan Badan Re-Integrasi Aceh (BRA), Komite Paralihan Aceh (KPA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta SKPK terkait,” jelasnya.


Semua itu, tambahnya adalah wujud nyata kinerja Pemerintahan JADIN terhadap kepentingan rakyat Nagan Raya atau lebih dikenal Bumoe Seribu Rameune.


Menurut sudut pandang Sitti Afry Mahyeni, ST akrab disapa Mahyeni selaku Aktivis Pemerhati Punlik, terkait komofity Kelapa Sawit dan persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) rakyat tidak bisa serta merta men-Judge Pemerintah disinyalir tudingan kepada Bupati Nagan Raya termasuk selaku Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap kebijakan harga.


“Saya berpendapat dalam krisis harga TBS milik rakyat kita tidak dibenarkan menuding dan menyalahkan sepenuhnya Pemerintah Daerah atau lebih spesifik Bupati selaku Kepala Daerah. Diperlukan kajian serta analisa lebih mendasar terhadap mekanisme perdagangan Kelapa Sawit dengan sistem Value Chain (Rantai Nilai),” ucap Mahyeni.


Dengan hasil kajian sistematis tersebut kita akan tahu lebih konkrit duduk persoalan terhadap permasahan harga TBS mulai dari petani hingga alasan PKS membeli tidak sesuai harga ditetapkan Pemerintah.


“Setelah semuanya jelas terkait positif dan negatif temuan hadil Value Chain dari semua pihak, selanjutnya baru di Rekomendasikan apa yang harus dibenah kepada Pemkab Nagan Raya dalam hal ini Bupati selsku Kepala Daerah untuk ditindak lanjuti,” paparnya.


Oleh karena itu, harap Mahyeni agar tidak secara spontanitas menyalahkan Bupati atau terkesan mencari-cari alasan untuk menyudutkan Pemerintah disinyalir kepentingan politik para pihak, ataupun kelompok tertentu.


“Saya berpendapat, tidak ada salahnya para Aktivis usaha Kelapa Sawit Nagan Raya melakukan audiensi khusus dengan Bupati membahas permssalahan Kelapa Sawit rakyat, tidak atas kepentingan pribadi atau kelompok,” harap Mahyeni.*


(Tamat)

Laporan  : S Adi P

Pos terkait