Apaji’ Gubernur Sulsel, Proyek Irigasi di Bungadidi Tidak Becus?

  • Whatsapp
KGS LAI saat di Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara melalui RDP beberapa hari lalu

Newszonamerah.com – Tidak banyak proyek pekerjaan umum yang sudah mendapat sorotan dari warga karena pekerjaan dinilai asal kerja

Hal ini terjadi lantaran ketidakterbukaan informasi terkait proyek tersebut serta dugaan perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada sehingga dapat merugikan masyarakat

Bacaan Lainnya

Salah satu proyek irigasi yang berada di Desa Bungadidi yang diketahui bersumber dari APBD Provinsi melalui Dinas PUPR Sulawesi Selatan T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.456.495.331 mendapat sorotan

Menurut KGS LAI Luwu Utara mengatakan bahwa, berdasarkan aduan masyarakat proyek irigasi yang berada di desa Bungadidi tidak transparan serta berpotensi menjadikan iragasi tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Olehnya itu, beradasarkan laporan masyarakat KGS LAI juga mengadukan persoalan ini di DPRD Kabupaten Luwu Utara dan mendapat tanggapan melalui RDP beberapa hari lalu

Rapat tersebut dihadiri beberapa anggota dewan dalam berbagai fraksi dan Dewan Pimpinan Cabang Komando Garuda Sakti KGS Lembaga Aliansi Indonesia sebagai keterwakilan warga dan dua orang dari dinas PUPR provinsi serta pelaksana proyek dan kepala desa Bungadidi bersama kepala dusun.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahsal Arifin dari partai Golkar di dampingi oleh Suaib dari partai PKB serta beberapa anggota Dewan lainnya dari berbagai fraksi.

Ketua komisi II DPRD kabupaten Luwu Utara Ahsal Arifin telah mengambil kesimpulan dan mengatakan sesuai Hasil RDP, hari ini Komisi III DPRD Kabaputen Luwu Utara yang membidangi pengawasan pembangunan teresebut akan turun kelokasi melihat proyek

Arifin juga berpesan kepada perwakilan yang hadir dari dinas PUPR Provinsi dan juga kontraktor agar lebih mengedepankan etika dan bekerja secara profesioanal jangan seenaknya saja mau kerja tanpa pamit kepada pemerintah setempat jangan merasa karena ini proyek provensi.

“Mohon bekerja secara profesional dan transparan ke masyarakat, sebab itu sangat penting dalam suatu pekerjaan proyek baik itu proyek APBD daerah maupun APBD Provinsi atau APBN sekalian,” jelas Arifin

“Jadi saya tegaskan kepada pihak kontraktor harus memajang gambar pekerjaan agar masyarakat ketahui volumenya dan titik kordinatnya dimana termasuk sumber anggaran dan nilai kotraknya”

“Jika tidak kami akan hentikan kegiatan anda dan akan kami bawa masalah ini ke tingkat DPRD Provinsi,” sambungnya dengan nada tegas.

Lanjut, kami selaku angota Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD dari komisi II sangat berterima kasi kepada dewan pimpinan cabang Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia yang telah aktif membantu keluhan masyarakat.

“Insyah allah kami akan turun lokasi dalam waktu dekat ini melihat langsung pekerjaan itu sebagai mana yang dikeluhkan masyarakat,” tutupnya.

(Ono)

Pos terkait