Bank Jambi Milik BUMD, Bukan Bank Swasta

Bank Jambi Milik BUMD, Bukan Bank Swasta

Newszonamerah.com,, JAMBI.- H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M, adalah salah seorang Advokat/ Pengacara yang juga mantan Direktur Umum Bank Jambi (Bank 9 Jambi) menyatakan bahwa, “ Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi, tetapi bukan Bank Swasta.”

Bacaan Lainnya
H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M. Foto- Dok.
     H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M. Foto- Dok.

Hal itu dikatakan Taufik, di sebuah Rumah Makan di Kota Jambi, Rabu siang (28/7), terkait dugaan adanya perbedaan pendapat, antara pihak Bank Jambi (Bank 9 Jambi) menganggap, bahwa Bank Jambi (Bank 9 Jambi) adalah Bank Swasta. Sedangkan Pihak Pemda Provinsi Jambi mengklaim, Bank Jambi (Bank 9 Jambi) itu adalah Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi.

Dugaan, adanya anggapan Bank Jambi (Bank 9 Jambi) adalah Bank Swasta, terkain dengan Skandal pinjaman dana sebesar Rp 230 Miliar, dari Bank Jambi kepada pihak PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, hingga berita ini diturunkan, belum dibayar ke Bank Jambi. Masalah ini tidak diketahui oleh Pemegang Saham. Sehingga Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris, S.Sos,. M.Hum menjadwalkan untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban kepada pengelolah Bank Jambi.

H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M (Kiri), bersama Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris, S.Sos,. M.Hum (Tengah) dan Istri. Foto- Dok.
H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M (Kiri), bersama Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris, S.Sos,. M.Hum (Tengah) dan Istri. Foto- Dok.

Berawal dari pihak PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance menerbitkan Medium Term Notes (MTN), yaitu surat utang jangka menengah, kepada Bank Jambi (Bank 9 Jambi). Maksud anak perusahaan Grup Columbia ini meminjam dana Rp 230 miliar, untuk menambah modal usahanya, jual alat-alat rumah tangga, yang dikreditkan kepada konsumen, melalui pembayaran ansuran bulanan. Pemberian uang pinjaman ini diduga, tanpa persetujuan Pemegang Saham.

“ Kalau pengelolah perbankan menyadari, Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi, tentunya akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam setiap tahunnya, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Termasuk Bank Swasta. Terkecuali Bank milik Pribadi, tidak perlu RUPS dan RUPS-LB,” jelas H.M. Taufik Yasak, SH,. M.M.

Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris, S.Sos,. M.Hum mau membahas masalah ini, karena Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). terkait adanya keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentang Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT NSP Pinance gagal bayar senilai Rp 4,07 triliun. Terdiri dari 14 kreditur separatis (dengan jaminan) perbankan, sebesar Rp 2,22 triliun, dan 336 kreditur konkuren (tanpa jaminan), hanya dengan MTN, senilai Rp 1,85 triliun. Termasuk Bank Jambi Rp 230 miliar.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Bank Jambi sebesar Rp 230 Miliar itu terjadi, disebabkan pihak PT SNP, tersandung perkara Perdata, nomor : 52/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN Jakarta pusat, dan perkara Perdata nomor : 10/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN Negri Jakarta pusat. Senilai Rp 4,07 triliun. Diantara 14 kreditur perbankan itu, salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi).

Beranjak dari persoalan tersebut, menurut sumber. Gubernur Jambi Dr.H. Al Haris, S.Sos,. M.Hum menjadwalkan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada pihak pengelolah Bank Jambi/ Bank 9 Jambi, karena Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi, yang sebagian besar modalnya dari Pemerintah Daerah, seperti Walikota dan Bupati se Provinsi Jambi, selaku pemegang saham.       

Terkait kucuran dana dari Bank Jambi sebesar Rp 230 miliar yang gagal bayar oleh PT.SNP Finance. Pemerintah Kota Jambi, salah satu dari pemegang saham Bank Jambi. Melalui Walikota Jambi Dr.H. Syarif Fasha, SE,. M.E, dalam WhatShapp-nya yang diterima Bernas menyatakan. “ Apapun yang terjadi dari prusahaan PT SNP Finance, merupakan tanggung renteng, termasuk asset pribadi pengelolah Bnk Jambi, untuk mengembalikan dana yang tidak kembali tersebut,” Jelas Walikota Jambi.

Menurut Taufik Yasak, Arah tujuan Gubernur Jambi untuk meminta keterangan kepada Pengelolah Bank Jambi, dan tuntutan Walikota Jambi tersebut, sesuai dengan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Serta Pasal 97 ayat (2) UUPT, tanggung renteng setiap Direksi. Sebagaimana Pasal 97 ayat (3) UUPT, dan Pasal 104 ayat (2) UUPT. Dan tanggung Jawab Dewan Komisaris, sebagaimana Pasal 108 ayat (1) UUPT.

Menurut sejarahnya, pada tahun 1959. Jambi sudah memiliki Bank, atasnama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Namanya Bank Pembangunan Daerah (BPD). Seiring dengan perkembangan waktu, Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No.3 Tahun 1963, nama Bank tersebut dirubah, menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi, dan Pada tanggal 30 November 1992, dari  Perda Provinsi Jambi No. 13 Tahun 1992, Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Umum.

Sejak tanggal 22 November 2007, nama Bank Pembangunan Daerah Jambi, status berubah  menjadi Bank Jambi, Perseroan Terbatas (PT). Atas dasar Perda Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2006, dan Akta Notaris Robert Faisal, SH. Nomor : 1, tanggal 1 Februari 2007. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007, tanggal 13 November 2007. Beranjak dari hal itu, bidang usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan bank umum.

Terkait dengan perubahan Bank Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka Modal Dasar PT. Bank Jambi ditetapkan sebesar, satu trilyun rupiah. Dana ini dari saham Pemda Provinsi Jambi Rp 200 Miliar, dan 11 Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi, menanamkan sahamnya sebesar Rp 550 Miliar, sedangkan sisanya Rp 750 Miliar, telah disetorkan dalam penyertaan modal sebelumnya oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.250 milyar rupiah.

Saham Pemerintah Provinsi Jambi 24,10%, Pemerintah Kota Provinsi Jambi 17,72%, Pemerintah Kabupaten Provinsi Jambi 58,18%. Dengan fasilitas : 1. jaringan kantor pusat, 11. Kantor cabang konvensional, 1. Cabang syariah, 37. Layanan syariah, 1. Kantor fungsional di Jakarta, 26. Cabang pembantu konvensional, 1. Cabang pembantu syariah, 9. Kantor kas, 25. Payment point, .1 Payment point syariah, 2. mobil kas keliling.

Jumlah jaringan ATM Bank Jambi hingga priode 2018 juga dilaporkan ada 113 ATM, Jumlah Karyawan tetap, calon karyawan, honorer, dan outsourcing sebanyak 907, dengan Revenue Rp 1.295.348.215.662, Laba Bersih Rp260.226.163.366. Dengan Total Aset Rp 10.895.786.868.743.  Total Liabilitas Rp 9.435. 035.338.822, Total Ekuitas Rp 1.460.751.529.921. Sekedar untuk diketahui, semua saham yang ditanamkan pada Bank Jambi, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Djohan Chaniago)

The post Bank Jambi Milik BUMD, Bukan Bank Swasta appeared first on Berita Nasional Indonesia.

Pos terkait