Bela Hak Masyarakat Adat, Bupati Sorong Digugat Perusahaan Sawit

  • Whatsapp
Bela Hak Masyarakat Adat, Bupati Sorong Digugat Perusahaan Sawit


Bacaan Lainnya

Papua, Newszonamerah.com – Ketika hak warga negara diabaikan di Jakarta (Baca berita sebelumnya: Sidang Putusan Pencemaran Udara Ditunda Untuk ke Tujuh Kalinya, Begini Penjelasannya) hak warga negara yang sedang dibela di Papua justru mendapat perlawanan lewat gugatan. Bupati Sorong Johny Kamuru digugat oleh tiga dari empat perusahaan sawit yang dicabut izinnya.

Alasan pencabutan izin tersebut dikarenakan terlihat ‘ketidakberesan’ prosedural dan mengakibatkan lahan yang dipergunakan terkesan mubazir begitu saja, serta hak kesulungan masyarakat adat Malamoi jadi terabaikan.

Menurut kuasa hukum Bupati Sorong, mengutip Jubi, berdasarkan Undang-Undang Perkebunan, setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki hak guna usaha (HGU) saat beroperasi.

“Justru tiga perusahaan yang menggugat, tidak memiliki HGU hingga kini,” ujar Nur Amalia, salah satu anggota tim kuasa hukumnya.

Keempat perusahaan ini hanya memiliki izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Perusahaan-perusahaan ini juga justru menggunakan izinnya untuk kegiatan lain.

Usaha Bupati Sorong untuk membela hak masyarakat adat dalam gugatan ini menurutnya perlu seluruh masyarakat, oleh karena itu pihaknya menyediakan penanda tanganan petisi dai situs change.org/dukungbupatijohnykamuru. Hal ini ini diharapkan olehnya agar investasi di tanah Papua tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. (JMA)

Pos terkait