Bupati Cianjur Tak Perlu ‘Pencitraan’ dalam Pendistribusian Sembako PPKM

  • Whatsapp
Bupati Cianjur Tak Perlu "Pencitraan" dalam Pendistribusian Paket Sembako PPKM Darurat


Foto: Pendistribusian Paket Sembako sudah seharusnya dilakukan oleh Para Petugas terkait yang sudah ditunjuk, dan sepertinya Bupati dan Wabup tidak perlu repot-repot turun ke lapangan terlalu beresiko terpapar Pandemi Covid-19 (Red). 

Bacaan Lainnya


Cianjur, Newszonamerah.com: Pendistribusian 80 Paket Sembako bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diserahkan langsung oleh Bupati Cianjur H. Herman Suherman bersama dengan Wakil Bupati Cianjur H. TB. Mulyana Syahrudin, di lingkungan RT 01 RW 05 Kelurahan Pamoyanan Cianjur, Senin (19/072021) memunculkan ragam komentar dari warga Cianjur.

 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Unang Margana, mantan Ketua KPU Cianjur yang juga Aktivis  Bengkel Politik Cianjur (BPC) Buniwangi Bojong Herang. Menurutnya, Herman Suherman selaku Bupati Cianjur tidak harus repot-repot segala turun ke lapangan untuk membagikan Bansos PPKM Darurat tersebut, karena ia meyakini ada satuan tugas ataupun tim yang sudah dibentuk untuk mendistribusikannya.

 

“Tidak harus langsung Bupati Cianjur dan Wabup yang memberikan langsung, cukup oleh pihak-pihak terkait yang sudah ditugaskan. Saya melihat ini lebih kepada pencitraan semata, kan terlalu beresiko juga untuk Pak Bupati terpapar Covid-19.” tutur Pria yang akrab disapa Mang Unang ini menyayangkan.

 

Hal senada dikemukakan juga oleh Yadi, salah seorang warga Kota Cianjur. Memurut Yadi bantuan tersebut sudah terbilang telat, seharusnya dibagikan sebelum PPKM diberlakukan, segala dampak sudah dipersiapkan. “Telat deuih bantuan teh. Seharusnya sebelum PPKM Darurat diberlakukan, segala dampak sudah dipersiapkan, kerja ngalawak.” Tutur Yadi juga meyesalkan. Yadi menambahkan, terkait masyarakat yang terdampak khususnya mereka yang aktivitas atau pekerjaannya di sepanjang Jalan Mangun Sarkoro dan HOS Cokroaminoto, yang dilakukan penyekatan 


“Diantaranya pedagang kaki lima, asongan sais delman dan tukang becak yang mangkal di jalur tersebut, yang mengandalkan penghasilan harian. Bagaimana nasibnya ? Pemerintah seharusnya peka sebelum bikin aturan.” tandasnya. 

 

Seirama dengan Yadi, juga dikemukakan oleh Ali, warga Cianjur Kota yang juga Wartawan Senior di Kota Cianjur. “Wah ini harus dipantau aliran dananya, dari A sampai Z harua transparan euy.” Tuturnya dengan nada bercanda.

 

Komentar tegas juga dikemukakan oleh Tokoh Pemuda Cianjur yang juga aktivis  Kampus UNSUR beberapa tahun lalu, Firman Pelani. Menurut Firman lebih baik sidak ke tiap-tiap desa, benar ataukah tidak 8% digunakan untuk kegiatan PPKM (Covid-19).


“Realisasinya benar ataukah tidak. Karena jika dari dana desa (DD) di alokasikan untuk kegiatan PPKM Darurat, setidaknya dapat membantu Pak Bupati, itupun jika kepala Desanya menjalankan tugasnya dengan benar.” Pungkas Firman dengan nada penuh tanya. (Jack/ Rimba)

Pos terkait