DPP PERTISI Minta Kemenristek Dikti Supervisi Pilrek USN Kolaka

Syahrido ketua pertisi

Newszonamerah.com- DPP Perhimpunan Aktivis Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenristek dikti, KPK RI, Dan istana merdeka. Jum’at (13/5/2022)

Aksi unjuk rasa ini, menyoal polemik pemilihan rektor Universitas Sembilan belas November (USN) Kolaka.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Aktivis Indonesia (Pertisi) Syahrido Alexander saat di hubungi melalui sambungan telponnya mengatakan bahwa Perhimpunan Aktivis Indonesia mendapati laporan adanya praktek ‘Konspirasi’ antara Rektor USN Kolaka Dr. Azhari bersama panitia Pemilihan Rektor untuk menggagalkan Pemilihan Rektor USN Kolaka. Kamis (12/5/2022)

“Beberapa saat lalu kami mendapatkan laporan bahwa Rektor Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka tidak netral dalam perhelatan Pilrek di kampusnya, bahkan ada indikasi rektor berupaya menjegal pilrek untuk memperpanjang masa jabatannya”, Ucapnya

lanjut, Syahrido menjelaskan bahwa beberapa syarat ideal pelaksanaan Pemilihan Rektor USN diduga dibegal oleh panitia pemilihan rektor dengan menggugurkan Beberapa calon hingga tidak memenuhi syarat.

Pelaksanaan pemiliha rektor karena hanya di ikuti oleh 3 Calon saja, sementara syarat pelaksanaan mesti diikuti oleh 4 calon rektor.

“Hal itu dapat kita lihat pada proses penjaringan calon, Dimana syarat pelaksanaan Pilrek mesti diikuti oleh minimal 4 calon, ketika tidak terpenuhi maka pilrek dapat ditunda dan bahkan jabatan rektor bisa diperpanjang”

“Nah ini terbukti, ada bakal calon yang digugurkan padahal telah memenuhi syarat, ini sangat diskriminatif sekali dan syarat kepentingan”, Paparnya

Disisi lain pihaknya juga mendapati laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan oleh Dr. Azhari selama menjadi Rektor USN

“Selain Soal Pilrek, Kami juga mendapatkan aduan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang pengadaan fasilitas kampus & Praktek Pungli, Pengelolaan koperasi kampus tidak transparan dan tidak menunjang kesejahteraan pegawai”, Terangnya

Perhimpunan Aktivis Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa tuntutan sebagai berikut :

  1. Dugaan adanya kongkalikong antara panitia pilrek dan rektor universitas sembilan belas november dalam proses tahapan pemilihan rektor USN Kolaka.
  2. Dugaan adanya tindakan sepihak dengan mendiskualifikasi bakal calon rektor yang telah mendaftar pada panitia pilrek, yang dilakukan oleh rektor USN kolaka.
  3. Dugaan adanya praktek tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas kampus dan pungli, serta dugaan pengelolaan koperasi yang tidak transparan serta tidak menunjang kesejahteraan pegawai yang dilakukan oleh rektor USN Kolaka.

Lebih lanjut Rido sapaan akrabnya menjelaskan, terkait rencana aksi unjuk rasa mereka pada intinya.

pertama, meminta Kemenristekdikti RI untuk kemudian memberikan sanksi tegas kepada panitia pemilihan rektor USN karena pihaknya menduga oknum-oknum ini sengaja mengbuat skema agar proses pemilihan rektor USN kolaka sembrawut, serta memberikan teguran beserta sanksi kepada rektor atas dugaan mendiskualifikasi kandidat bakal calon rektor USN kolaka.

Kedua meminta KPK RI untuk memeriksa rektor USN kola atas dugaan tindak pidana korupsi.

Ketiga, mendesak presiden RI memerintahkan kemenristekdikti untuk mengawasi proses berjalan tahapan pemilihan rektor USN Kolaka hingga usai.

“Jadi aksi kami ini akan meminta kemenristekdikti untuk memberikan sanksi kepada rektor USN kolaka karena diduga melakukan proses pendiskualifikasian calon kandidat rektor sementara beberapa Calon tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang di tentukan oleh panitia pilrek” tambahnya

ini adalah skema untuk memperpanjang masa jabatan rektor dengan dalih pemilihan rektor akan dilaksanakan apabila ada 4 (empat) bakal calon rektor, seperti yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 5 permenristekdikti no 19 tahun 2017.

“Kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasiltas dan praktek pungli serta proses pengelolaan koperasi yang tidak transparan dan tidak mesejahtekan pegawai yang di lakukan oleh rektor USN kolaka ke KPK RI, .” tutup dia.

(DS)

Pos terkait