JPKP Desak Kejari Paluta Tuntaskan Kasus BOK

Dua Kapus yang tiba di Kejari Paluta untuk pemanggilan hari ini

Newszonamerah.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Paluta, Sumatera Utara didesak untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Paluta, TA 2019-2020.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Padang Lawas Utara (Paluta), Dewi Sartika, di Gunungtua, Senin (22/2/2021)

Bacaan Lainnya

Diungkapkan oleh Dewi, pihak Kejari Paluta yang menangani kasus ini sudah melakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Pejabat Dinkes setempat

Pejabat tersebut seperti Kabid dan para Kepala Puskesmas untuk memberikan keterangan kepada pihak Kejari Paluta

Dugaan penyimpangan anggaran BOK ini kata Dewi ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran, sehingga ada dugaan kerugian negara dalam realisasinya.

Keterangan foto : Dewi Sartika Siregar, Ketua DPD JPKP Paluta

Pasalnya, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran BOK di seluruh Puskesmas mencapai sekitar angka Rp.26.000.000.000. (Dua Puluh Enam Miliar).

“Kami sangat berharap Kejari Paluta diminta serius dan secepatnya bisa mengusut tuntas kasus ini, sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada publik dan efek jera kepada pihak yang terlibat dalam kasus ini.” ungkapnya

Sebab hingga saat ini, kata Dewi perkembangan penyelidikan perkara dugaan korupsi itu, belum tuntas, padahal kasus ini sudah lama dilaporkan sejak awal November 2020 serta menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

“Selama kepemimpinan Andri Kurniawan di Kejari Paluta, menurut pengamatannya baru satu kasus korupsi (produk baru) yang terungkap dan sampai ke persidangan di Paluta, maaf nih secara tegas saya sampaikan Kejari Paluta seperti miskin kinerja?” ujarnya

Pantauan media ini, Senin (22/2/2021), dua orang kepala puskesmas (Kapus) memenuhi panggilan lagi dan tiba dii Kejari Paluta sekitar pukul 10.07 WIB. Kedua kapus ini terdiri dari Kapus Gunungtua dan Kapus Batangonang.

Pada pemberitaan sebelumnya, penyelidikan atas seluruh Japus ini dilakukan karena diduga ada indikasi penyimpangan BOK, dimana diduga para kapus menyetor 10 persen setiap pencairan kepada oknum pengelola BOK DI Dinas kesehatan Paluta,dan telah memanggil 11 Kapus.

(Abadi)

Pos terkait