Kasus 367 Kandas, Penyidik : Pencurian dalam Rumah Tak Bisa Diproses

  • Whatsapp
Mengambil emas dalam brankas (Foto Ilustrasi)

Newszonamerah.com – Perjalanan Hj Haslinda (48), seorang istri yang melaporkan mantan suami beserta anaknya, “terkatung-katung” di Meja Penyidik

Kasus pencurian tersebut, tercantum dalam LPB/31/II/2018/SPKT, Polres Pangkep pada tanggal 13 Februari 2018, lalu.

Bacaan Lainnya

Pelapor Hj Haslinda mengatakan, mantan suami beserta anak yang dilaporkan di Polres Pangkep sampai saat ini, mereka masih bebas berkeliaran di luar

Dikatakan Hj Haslinda, pelaporan kasus ini sudah lama namun sampai 2021 ini, mantan suami beserta anaknya belum juga ditahan

Perkara ini berawal, kata Hj Haslinda saat dia menemukan brankas miliknya sudah diganti sandinya, diketahui isi brankas itu berupa emas dan surat-surat penting didalamnya

Tuduhan ke mantan suami beserta anaknya pun semakin menguat. Pasalnya, brankas tersebut tak ada kerusakan sama sekali.

Hj Linda mengatakan, bahwa mantan suaminya itu bukan pertama kali dia melakukannya tapi sudah kesekian kali

Kasus ini kemudian Hj Linda laporkan ke Polres Pangkep pada 2018 lalu. Dan penyidik sudah menetapkan mantan suami beserta anaknya sebagai tersangka atas pencurian isi brankas tersebut

Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak Aparat Kepolisian Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yakni berupa emas seberat 239 Gram.

“Saya sudah laporkan di Polres Pangkep dan sudah ada penetapan tersangka tetapi masih bebas berkeliaran dan barang bukti yang disita penyidik diduga sudah hilang” ungkap Hj Linda kepada media ini, Senin (8/3/2021)

Hj Linda berharap agar kasus ini bisa diproses kembali, dia juga mengatakan bahwa persoalan ini mulai dari 2018, hingga kini sudah masuk bulan Maret 2021

Dia menyebut kasus ini bukan ranah warisan tapi kata Hj Linda, emas tersebut merupakan warisan dari sepeninggalan orang tua kandungnya

“Ini perhiasan milik saya, saya pun tidak mewariskan ini ke mantan suami. Cuma anak saya mengetahui kata sandi brankas tersebut jadi dugaan saya dia memanfaatkan anak saya untuk membuka isi brankas itu” kata dia

“Saya juga diancam mau dibunuh oleh mantan suami kalau saya ke rumah. Semua ini kenapa tiba-tiba berbalik fakta saya justru ‘diserang’ mantan suami dan anak. Heran juga, emas itu milik saya bukan milik mereka” ucapnya

“Dia pernah juga (mantan suami) sudah saya penjarakan dalam kasus KDRT. Pokoknya, dia kasar, dia juga sudah menikah siri 5 tahun yang lalu, sebelum terjadi KDRT dan sebelum dipenjara” bebernya

“Saya di usir dengan parang jadi saya tinggal di rumah keluarga saya sekarang tanpa surat-surat pengacara karena semuanya ada di pengacara” ungkapnya

SP2HP

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pangkep, Anita, yang dikonfirmasi oleh media ini, mengatakan, kasus ini sudah lama nanti diteruskan ke penyidik

“Baik pak, nanti saya tanyakan ke penyidiknya karena ini kasus lama” tulisnya by WhatsApp

Sementara itu, Penyidik Polres Pangkep, Bripka Mahyuddin yang dikonfirmasi by phone membenarkan kasus ini

Dia mengatakan bahwa kasus ini sudah ditersangkakan hanya saja kasus ini masuk kategori pencurian dalam keluarga, jadi sudah di SP3 kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)

“Beberapa kali kami kordinasi dengan kejaksaan, akhirnya kami SP3 kan” ucapnya

Ditanya mengenai barang bukti, kata Bripka Mahyuddin dia ingin mengembalikan ke Hj Linda, begitu juga ke mantan suaminya

“Terkait barang bukti kemarin saya mau kasih kembalikan tetapi ibu Hj Linda jangan dulu pak, begitu juga suaminya. Kan barang bukti saya sita di tangan anaknya, otomatis saya kembalikan ke anaknya, barang bukti masih ada” kata Bripka Mahyuddin

Meski demikian, Hj Linda menyebut terkait barang bukti tersebut dia mengatakan tidak pernah dia terima hanya dijanji saja

Selain itu, Hj Linda menyebut mantan suaminya itu pernah melakukan PK harta gono gini termasuk emas kepemilikan dia yang juga ikut diklaimnya di pengedalian, namun PK tersebut ditolak

“Pengadilan saja tolak karena bukan miliknya. Intinya dia ingin menguasai yang bukan miliknya” pungkasnya

Senada dengan ini, Kuasa Hukum korban, Direktur REI & CO Lawyer Office Ronal Efendi menanggapi terkait pasal 367 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Pangkep

Pengacara peraih 2 Awards Pro Bono Champions 2020 ini mengatakan, menurut Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga.

Hal tersebut kata Ronal Efendi sudah diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP 

“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” ungkapnya

Di dalam KUHP, Pasal 367 terdapat di dalam Bab XXI tentang Pencurian. Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256)

“Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).”

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

“Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.” kata Ronal

Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

Terkait dengan SP3 tersebut, Ronal Efendi menjelaskan, SP3 itu harus dilhat dulu apa yang menjadi alasan penyidik sehingga terbit surat tersebut. SP3 Itu tidak memberhentikan kasus

“Saya lebih mengarah kepada Ilmu Hukum, agar kita semua lebih jernih mendapatkan pengetahuan dasar soal SP3, baik karena tidak cukup bukti atau perkaranya bukan perkara pidana atau perkaranya diberhentikan demi hukum” jelasnya

Lebih jauh diungkapkan Ronal, seseorang ditempatkan sebagai Tersangka harus melalui tahapan-tahapan pembuktian secara runtut, tidak boleh lompat-lompat.

“Apakah sudah memeriksa pelapor secara detail? Apakah sudah memeriksa para Saksi secara detail? Apakah sudah memeriksa bukti-bukti secara detail”

“Kemudian apakah antara bukti yang satu dengan bukti yang lain ada persesuaian? Tidak bisa kita langsung lompat menempatkan sebagai Tersangka kepada seseorang.”

Kalau langsung banyak konsekuensinya, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, palanggaran kode etik, dan lain-lain, bahkan melanggar HAM

Sebaliknya, kata Ronal ketika seseorang diposisikan sebagai Tersangka, juga harus berkepastian hukum, jika perkaranya cukup bukti, maka perkaranya harus diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dituntut dihadapan Pengadilan, statusnya berubah menjadi Terdakwa.

Jika sudah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, statusnya berubah menjadi Terpidana, dan jika sudah selesai melaksanakan pemenjaraan atau sebagai warga binaan, maka statusnya menjadi Terbebas, lunas lah beban dia kepada Negara dan masyarakat.

Di sisi lain manakala perkara pidana itu telah menempatkan seseorang menjadi Tersangka, ternyata kemudian tidak cukup bukti, maka perkara pidananya harus dihentikan.

Perintah pasal 109 KUHAP sudah jelas, memulai perkara diberitahukan kepada JPU, cukup bukti perkara pidananya diteruskan ketingkat pemeriksaan pengadilan oleh jaksa Penuntut Umum

Kemudian diputus oleh Pengadilan, kalau tidak cukup bukti dihentikan atau di SP3, kalau di Pengadilan dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah.

Jadi dalam Hukum Pidana tidak ada dan tidak boleh ada Tersangka seumur hidup, tanpa kejelasan perkaranya, ini bisa melanggar HAM, karena statusnya masih Tersangka, kemudian yang bersangkutan mau mengurus semua administrasi apapun bisa cacat hukum, karena masih Tersangka.

“Negara melalui para penegak hukumnya mengekang seseorang tanpa batas, karena posisinya masih Tersangka, bahkan bisa juga yang bersangkutan bisa sampai meninggal dunia tetap masih menjadi Tersangka.” ucapnya

Ronal menambahkan, jadi SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya

2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:

a) Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan

b) Dan penuntut umum

(Darwis)

Pos terkait