Kerjasama Pemkot Parepare dengan Dua Perusahaan Asal Jepang Dipertanyakan

Ilustrasi

Newszonamerah.com – Program kerjasama Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan dua perusahaan asal Jepang, dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Program di bidang kesehatan dan pendidikan yang diawali dengan penandatanganan Mou perusahaan asal negeri sakura dengan Pemkot Parepare pada pertengahan Februari 2019 itu, diketahui tengah berjalan dan menggunakan APBD Parepare 2019.

Bacaan Lainnya

Ironinya, kerjasama Pemkot dengan Gakken Holding di bidang pendidikan dan Kaikoukai Medical Foundation di bidang kesehatan, ternyata tidak ada persetujuan DPRD setempat.

Hal tersebut dikemukakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parepare, Rudy Najamuddin, belum lama ini

Olehnya itu, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, meminta Pemkot Parepare merevisi kembali kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut untuk disetujui DPRD.

“Kalau pemkot tidak merevisi kerjasama dengan kedua perusahaan asal jepang untuk disetujui di dewan, kami (DPRD) menganggap itu sifatnya ilegal dan semua anggaran APBD yang digunakan merugikan negara,” tegas Rudy.

Bukan hanya meminta persetujuan dewan, legislator yang akrab disapa pak le ini, meminta Pemkot Parepare, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan RSUD Andi Makkasau mampu menjelaskan ke Banggar terkait output dari kedua program kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan itu. Termasuk menjelaskan seluruh belanja yang tertuang dalam RAPBD Parepare 2020.

“Kalau tidak mampu dijelaskan ya anggarannya dihilangkan. DPRD itu tempat pembahasan anggaran, bukan pembacaan anggaran. Anggaran harus dirasionalkan karena ini uang negara,” pungkasnya.

(Ardi)

Pos terkait