Korupsi Proyek Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tanjung Balai, 3 Direktur Ini Dituntut Bervariasi

Ket Foto : Ketiga terdakwa saat mendengarkan tuntutan secara virtual.

Newszonamerah.com – Tiga terdakwa yang merupakan Direktur Perusahaan dituntut dengan hukuman pidana penjara bervariasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat, 26 November 2021. Ketiganya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2018.

Bacaan Lainnya

Adapun ketiga terdakwa yakni  Abdul Khoir Gultom selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant (DTC), Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira (FU) dan Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA) Anwar Dedek Silitonga.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Renhard menuntut terdakwa Anwar Dedek Silitonga dan Endang Hasmi masing-masing selama 8 tahun penjara serta denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Selain itu, terdakwa Anwar Dedek Silitonga juga dituntut untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar lebih. Dengan ketentuan, apabila uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sedangkan terdakwa Endang dituntut membayar UP sebesar Rp 1,8 miliar subsider 4 tahun penjara,” tandas JPU.

Dalam amar tuntutannya, hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian negara. 

Sementara itu, terdakwa Abdul Khoir Gultom dituntut selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. 

“Adapun hal meringankan, terdakwa Abdul telah mengembalikan kerugian keuangan negara, mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujar Renhard.

JPU menilai, perbuatan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Usai mendengar tuntutan, Hakim Ketua, Immanuel Tarigan menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pledoi (pembelaan).

Dalam dakwaan JPU Ruji Wibowo dan Renhard, perkara ini berawal dari disetujuinya usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2018.

Diantaranya untuk peningkatan struktur jalan dengan konstruksi hotmix pada ruas Jalan Lingkar Utara dari Jalan DI Panjaitan menuju Pelabuhan Teluk Nibung sepanjang 7.460 meter. Yakni (STA 7+200-7+940), (STA 7+940-9+830) dan (STA 9+830-10+330) dengan pagu Rp 25.750.000.000.

“Dua penyedia jasa keluar sebagai pemenang tender yakni PT FU untuk pekerjaan peningkatan struktur jalan di STA 7+940-7+830 dengan nilai kontrak Rp 8.245.639.000.

Sedangkan pemenang tender untuk mengawasi pekerjaan tersebut adalah CV Dexa Tama Consultant (DTC) dengan terdakwa Abdul Khoir Gultom selaku Direktur dengan nilai kontrak Rp 49.650.000,” ujar JPU.

Selanjutnya, pekerjaan di STA 7+200-7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000 yang diawasi CV Tiga Dimensi Consultant (TDC) dengan Muhammad Sapran Lubis sebagai Direktur dengan pagu Rp 49.275.000.

Lalu, terdakwa Endang Hasmi selaku Direktur PT FU mengalihkan (mensubkan) pekerjaan kepada Robby Maessa Nura selaku staf Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu (BKSS) berdasarkan Surat Keterangan Kerja (SKK) tanggal 21 Januari 2018.

Hal serupa dilakukan terdakwa Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur CMPA. Pekerjaan disubkan juga ke PT BKSS dengan Direktur Azir Zarroga. PT BKSS tidak mampu mengerjakan peningkatan jalan sesuai kontrak. Hanya saja, JPU tidak menyebutkan nilai kerugian keuangan negara dalam dakwaan. (MC/DAF)

Pos terkait