Labrak Perda, Bangunan Liar Tanpa IMB Marak di Parepare

Bangunan tanpa IMB di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare (Foto : UK)

Newszonamerah.com – Maraknya bangunan di Kota Parepare semakin menyita perhatian.

Pasalnya, bangunan yang disinyalir tersebut tidak mengantongi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun tetap dikerjakan.

Bacaan Lainnya

Mirisnya lagi, IMB kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat.

Padahal, jika ditelusuri pembangunan atau renovasi rumah tidak disertakan IMB, akan ada sanksi yang berlaku dan dinilai cukup memberatkan.

Seperti bangunan yang berada di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Bangunan tersebut disinyalir tidak mengantongi IMB, namun masih saja tetap dilakukan pengerjaannya. Hal tersebut tentu telah melabrak Peraturan Daerah (Perda)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Hijau, Iqbal Rahim Gani menegaskan

Dia mengatakan, izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi

Atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

“Sebelum membangun atau merenovasi bangunan, pemilik bangunan wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”

“IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan,” katanya, Kamis (16/4/2020).

Kata Iqbal, Salah satu sumber dana pembangunan adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun saat ini ditemukan sejumlah bangunan yang tidak mengantongi IMB.

“IMB merupakan kewajiban bagi setiap pemilik bangunan, karena untuk menjamin kejelasan eksistensi bangunan atau legalitas bangunan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan, Tim Investigasi LSM Incare Parepare, Andi Ricky Syahrul mengatakan, UU tentang IMB sudah diberlakukan sejak 2002 dan PP No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksana UU No 28/2002 Tentang Bangunan Gedung.

“Disitu dijelaskan, sebelum bangunan didirikan wajib memiliki IMB, bukan bangunan sudah berdiri kemudian baru mengurus IMB. Kalau seperti ini, dinas terkait terkesan pembiaran,” tegasnya.

Menurut Ricky, apabila syarat untuk memilik IMB tidak dipenuhi oleh pemilik bangunan, maka akan dikenakan sanksi.

Adapun sanksi berupa penghentian sementara pengerjaan bangunan, sampai pemilik memenuhi syarat adminiatratif.

Atau dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan secara paksa bila memang tidak memiliki IMB.

“Pemilik bangunan, juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10 persen dari nilai bangunan yang masih dibangun atau sudah berdiri sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 tentang UUBG,” terangnya.

Jadi setiap bangunan, baik itu rumah hunian, perkantoran, hotel, ruko atau tempat usaha harus memiliki IMB kata dia. Itu kewajiban untuk melengkapi syarat administratif untuk memiliki IMB.

Wajib dan berlaku untuk setiap orang tanpa pengecualian, oleh karena itu hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UK)

Pos terkait