Mahatidana Pertanyakan ‘Perlakuan’ Izin Penimbunan Pantai Parepare

  • Whatsapp
Lokasi pembangunan anjungan cempae, parepare

Newszonamerah.com – Pekerjaan dua Mega Proyek penimbunan pantai di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan total anggaran sebesar Rp48 Miliar, tuai sorotan keras sejumlah kalangan, salah satunya dilontarkan aktivis Mahatidana, Muchlis Murni.

Kedua Mega Proyek itu adalah Pembangunan Masjid Terapung BJ Habibie, di pesisir Pantai Mattirotasi, Jalan Mattirotasi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, yang dikerjakan oleh PT. Lumpue Indah dengan nilai kontrak sebesar Rp28.920.158.000, waktu pelaksanaan selama 160 hari.

Bacaan Lainnya

Dan Pembangunan Anjungan Cempae, di pesisir Pantai Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, dikerjakan oleh PT. Apro Megatama dengan nilai kontrak sebesar Rp19.220.000.000, waktu pelaksanaan selama 150 hari.

Ketua LSM Mahatidana, Muchlis Murni mempertanyakan terkait ‘perlakuan’ izin proyek yang menimbun pantai di pesisir Pantai Mattirotasi dan Pantai Cempae Parepare.

“Kami (LSM Mahatidana) mempertanyakan apakah penimbunan pantai mattirotasi dan pantai cempae sudah sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare?” ujar Muchlis, Kamis (26/8/2021).

Muchlis juga mempertanyakan apakah Pantai Mattirotasi dan Pantai Cempae yang ditimbun sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata Kota Parepare.

“Apakah tidak melanggar peta sempadan pantai? Batas sempadan pantai kita harus jelas. Kalau mereka beracuan Perda Provinsi, berapa meter sempadan pantai kita? Lahan yang ditempati proyek penimbunan itu berbatasan dengan hasil reklamasi akses jalan cempae terdahulu. Jadi otomatis yang ditimbun saat ini apa? Ya laut to?? Yang jadi membingungkan adalah RTRW kita (Parepare), apakah sudah ada penetapan kawasan atau zona tertentu terhadap sempadan pantai kita? Ini harus jelas,” ungkapnya.

Muchlis mengatakan, pada dasarnya sebelum pengerjaan proyek penimbunan pantai terlebih dahulu harus dilakukan kajian yang komprehensif. Itulah makanya dibutuhkan izin dalam hal pengerjaan proyek penimbunan pantai.

“Belum lagi izin bangunannya, izin bangunan di sempadan pantai itu harus jelas aturannya. AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, izin usaha/kegiatan. Kalau cuma pakai UKL-UPL, berarti kegiatannya dianggap berdampak tidak penting. Kalau demikian apakah kajiannya sudah ada kemudian menentukan bahwa berdampak tidak penting? Itu harus ada kajiannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Muclis, pihaknya (LSM Mahatidana) meragukan apakah izin lingkungannya, UKL-UPL atau AMDAL-nya berfungsi sebagai pengawasan kontrol dan pengelolaan terhadap perlakuan lingkungan hidup?

“Kenapa kami ragukan perlakuan izinnya karena saya melihat sarana alat pekerjaan dan sistem pengerjaannya. Sementara di tempat kegiatan sudah terjadi beberapa perlakuan yang terindikasi melanggar. Belum masuk ke metode pelaksanaan pengerukan, penimbunan, pemasangan batu gajah dan lainnya serta material yang digunakan apakah tidak melanggar, karena saya lihat susunannya amburadul,” terang dia.

“Kami tidak percaya bahwa penimbunan ini tidak melanggar sempadan pantai, dan harus menggunakan AMDAL karena dampaknya dirasakan oleh dua wilayah, Parepare dan Pinrang. Saya meragukan tim konsultan perencana dan pengawasan, apakah memahami apa yang dikerjakan?” tambah Muchlis.

Muchlis menambahkan, penimbunan dan pemanfaatan pantai jangan cuma mengedepankan pemanfaatan tanpa memperhatikan kepastian hukum. Ia menyebut, pada dasarnya izin itu lahir karena adanya larangan. Olehnya itu, pihaknya mengingatkan agar hati-hati soal perizinan.

“Lihat izin yang ada, apakah sudah sesuai fungsinya? Kita harus hati-hati soal perizinan karena izin itu bisa dicabut jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

“Apalagi di laut Parepare ada zona kerja pelabuhan yang merupakan jalur pelayaran kapal rute parepare-kalimantan. Pantai itu masuk dua wilayah, yakni Parepare-Pinrang, lalu kenapa hanya UKL-UPL, seharusnya AMDAL. Yang menyiapkan UKL-UPL itu adalah pelaku usaha atau pelaku kegiatan, bukan Provinsi. Kalau memang ditapis sejak kapan zona atau kawasan proyek penimbunan pantai itu ditetapkan jadi kawasan wisata? Harus Perdanya kita yang dipakai. Kalau begitu berapa meter batas sempadan kita yang sesuai dengan RTRW Provinsi?” urainya.

Penggiat LSM lainnya, Sofyan Muhammad turut menyoroti terkait proses pengerukan lumpur dan sampah plus penimbunan pada Pembangunan Anjungan Cempae.

Ia menjelaskan, berdasarkan RAB pada pekerjaan pondasi talud, volume galian pembersihan sampah dan lumpur permukaan itu 4.288,58 m³. Dan untuk pekerjaan timbunan tanah pilihan plus pemadatan itu volumenya 19.252,07 m³.

“Dari mana nilai ini terbit? Seharusnya perencana melakukan pengambilan data soundir untuk mengetahui di mana letak daya dukung tanah yang bagus. Berdasar dari data itu dihitunglah volume kubikasi pengerukan lumpur dan sampah. Kalau dikatakan volumenya include dengan galian batu gajah, dikemanakan tanah galian itu? Apakah ijin lingkungannya membahas lumpur yang sudah digali karena lumpur ini adalah limbah dan termasuk limbah jenis apa? Itu harus melalui uji lab untuk mengetahui lumpurnya ini masuk jenis limbah apa? Seumpama hasil uji lab lumpur ini masuk limbah B3, pengangkutannya itu harus sesuai dengan prosedur limbah B3. pengangkutannya harus menggunakan mobil tangki. Kalau itu limbah B3 apakah TPA boleh menerima?” urainya.

Dikatakannya, di sepanjang jalan yang dilalui truk pengangkutan lumpur sampai ke tempat pembuangannya semesti nampak ceceran lumpur di jalan.

“Apakah ijin lingkungannya juga membahas hal itu? Besar indikasi lumpur tidak dibawa kemana-mana. Kalau diangkut pakai mobil truk, pasti ada ceceran lumpur di sepanjang jalan yang dilalui mobil pengangkutan. Bagaimana dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat ceceran lumpur? Apakah itu sudah diatur di dalam izin lingkungan? Perlu diingat lokasi proyek anjungan ini tak jauh dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Parepare dan pernah menjadi lokasi tumpahan minyak kapal tanker awal 2019 lalu,” jelasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Anjungan Cempae dan Masjid Terapung BJ Habibie, Suhandi mengungkapkan, terkait dengan dokumen lingkungan pada proyek tersebut digunakan UKL-UPL.

“Terkait dengan lingkungan, kita di sini UKL-UPL. Itu berdasarkan penapisan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Provinsi Sulsel, karena izinnya semua di Provinsi. Maka UKL-UPL itu juga penapisan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kemudian izinnya terbit melalui Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Suhandi.

Ditanya soal Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Suhandi menyebut bahwa kedua proyek itu sudah termasuk di dalam Perda Provinsi.

“Ini semua (proyek anjungan cempae dan masjid terapung) sudah termasuk di dalam Perda Provinsi. Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah ini masuk dalam Perda Provinsi. Dua tempat itu sudah masuk dalam wilayah Perda Provinsi. Tentu berkesesuaian dengan Perda RTRW kita,” jelasnya.

“Karena wilayah kewenangannya untuk laut itu ada di Provinsi, maka segala perizinan itu ada di Provinsi. Semua izin-izinnya pasti keluar di Provinsi. Apapun yang kita minta pasti ke sana. UKL-UPL itu kan dokumen, ujungnya adalah ijin. Sudah terkonfirmasi oleh Dinas PTSP Provinsi Sulsel,” terang dia, menambahkan.

Suhandi menambahkan, limbah yang dimaksud itu ada sampah, ada lumpur, ada galian. Galian yang dimaksud adalah galian sebelum dipasangi batu gajah, berupa pasir. Khusus sampah, kata dia, itu dibuang ke TPA.

“Ini (pembangunan anjungan cempae) adalah pemenuhan ruang publik, pelataran, kemudian tempat setting group, kemudian ada pedestrian, ada foodcourt. Ini bangunan ruang publik, secara konstruksi sederhana, cuma di dasarnya ada sedikit timbunan. Secara konstruksi tidak terlalu rumit, beda dengan di masjid karena dia pancang. Insya Allah tepat waktu akan rampung,” katanya.

Konsultan Pengawas Pembangunan Anjungan Cempae, Faisal mengatakan, menyangkut persoalan limbah termasuk di dalamnya ada sampah, ada galian batu juga.

“Ada beberapa armada yang membawa ke lokasi pembuangan sampah. Kira-kira ada sekitar 200-an truk pembuangan sampah ke TPA. Ini progresnya sudah sekitar 15 persen. Ini pemasangan batu gajah dengan timbunannya,” ujar Faisal.

Faisal menjelaskan, volume RAB disesuaikan di lapangan, apakah itu berkurang atau bertambah. Volume pengerukan, kata dia, include dengan galian batu gajah.

“Acuan di RAB, bisa saja bertambah, bisa saja berkurang. Kalau kurang volumenya ada CCO, nanti dilihat dimana mau dibawa, kayaknya timbunan yang bertambah karena setelah diukur di lokasi, panjangnya bertambah dari perencanaan. Awalnya kan perencanaannya 180 meter, setelah diukur di lokasi panjangnya hampir 195 meter. Berarti bertambah. Jadi volume galian, timbunan dan bangunan di atasnya semua mengikut bertambah. Jadi di situ nanti mungkin ada kurang ada tambah. Galiannya saja hampir 3.000 volumenya,” jelasnya.

Untuk pemadatan timbunan, lanjut dia, sudah ada leveling yang dipasang, elevasi 30 cm di atas permukaan air.

“Jadi, setinggi muka air tidak dipadatkan karena basah. Kita ambil elevasi 30 cm di atas permukaan air, disitu posisi untuk memadatkan. Nah, dari situ hitung perlapis 30 cm baru dipadatkan, kemudian di atasnya lagi 30 cm dan seterusnya,” terangnya.

Adapun material timbunan yang digunakan, Faisal menyebut diambil dari dua lokasi, satu di Bili-bili dan satu di Lamajjakka, Pinrang.

“Semua ada IUP-nya dan semua sudah masuk diuji Lab. Persoalan reklamasi, untuk mengambil material harus ada izin pertambangan/IUP. Memang tampilan secara visual warna timbunan dari Bili-bili beda dengan timbunan dari Lamajjakka, tapi hasil uji Lab hampir sama dan keduanya masuk dalam golongan timbunan pilihan, sesuai di RAB,” tandas Faisal.

Sementara pihak pelaksana mengatakan, untuk galian lumpur berupa pasir itu ada tempatnya dibuang di daerah Lapadde.

(Ardi)

Pos terkait