Pelanggar PSBB Bakal Didenda dan Dipidana, Bagaimana Kalau Pejabat Melanggar?

Ilustrasi

Newszonamerah.com – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 mendatang

Penetapan ini memberikan sanksi serta tindakan tegas kepada masyarakat, jika tidak mengindahkan peraturan mengenai pemberlakukan PSBB di Kota Makassar

Bacaan Lainnya

PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas kepada warganya, jika kedapatan melanggar

“Kami akan berikan sanksi berupa hukuman pidana dan denda jika masyarakat tetap tidak mengikuti peraturan PSBB yang diantaranya itu adalah memakai masker ketika terpaksa keluar rumah, terapkan physical distancing, tidak berkurumun dan lain sebagainya” ujarnya, Jumat (17/4/2020)

Iqbal menuturkan, sebelum memasuki tahap pelaksanaan, rangkaian PSBB akan didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Camat, Lurah, RT/RW dan pihak aparat disetiap wilayah.

Sementara, untuk masa uji coba dimulai tanggal 21 hingga 23 April 2020 dan untuk penerapan PSBB berlaku pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020.

Menyikapi atas sanksi denda serta pidana bagi pelanggar PSBB, sejumlah masyarakat di Makassar meminta aturan itu juga ditegaskan kepada para Pejabat termasuk kepada PJ Wali Kota itu sendiri jika melanggar

“Saya membaca di setiap berita, larangan ini selalu untuk warga. Sekali-kali Pj Wali Kota berbicara, misalkan ‘kalau saya melanggar saya siap juga dipidana, termasuk Gubernur dan lain-lain’.” ujar salah satu Warga Panakkukang yang enggan namanya disebutkan, Jumat (17/4/2020)

Selain itu, kata dia bahwa warga sekarang sudah pada cerdas, justru sebagian pelanggar yang banyak melakukan itu rata-rata yang membuat kebijakan dan aturan

“Diberita-berita kan ramai, ada pejabat ini hadiri pesta pernikahan tak diberi sanksi, banyaklah. Ini kritikan saya sebagai warga. Kalau tak mau dikritik jangan jadi pejabat” katanya

“Pemerintah sekali-sekali dong, bikin gebrakan, gebrakan itu bunyinya, Pelanggar PSBB bagi pejabat yang melanggar akan diberi sanksi denda dan pidana tanpa terkecuali termasuk PJ Wali Kota, Gubernur dan lain-lain.” tutupnya

(Isman)

Pos terkait