Pemilik Terkejut, Tanah Bersertifikat Miliknya Jadi Perumahan

Pembangunan Rumah Deret di Lokasi Tanah Milik Mudji Bersertifikat M. 223/La Padde luas kurang lebih 9200 M2 Tahun 1982.

Newszonamerah.com – Dugaan penyerobotan tanah terendus di Jalan Bukit Madani (Tegal), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Diduga kuat hal tersebut melibatkan sejumlah pihak. Diketahui beberapa waktu lalu saat Mudji (78) yang juga pensiunan Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor pemerintahan ini, hendak menjual tanah miliknya di Parepare yang dibeli dari lelaki Mappe pada 1982 silam.

Bacaan Lainnya

Mudji yang berdomisili di Makassar membuat surat kuasa kepada lelaki Mukhlis yang juga keponakannya, untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah miliknya tersebut maupun menandatangani surat-surat jual beli bilamana terjadi transaksi. Surat kuasa ditandatangani Mudji di atas materai 6000.

Beberapa dokumen kepemilikan tanah seluas hampir 1 hektareyang sah dipegang Mudji sejak 1982, antara lain sertifikat tanah asli M. 223/La Padde luas kurang lebih 9200 M2 sesuai akta jual beli No.08/II/KU/1982 Tanggal 04-02-1982, PBB, Ipeda, dan rinci.

Betapa terkejutnya Mukhlis, selaku pihak yang diberi kuasa atas tanah tersebut ketika melihat lokasi tanah yang hendak dijualnya ternyata sudah berdiri beberapa rumah batu permanen, bahkan sebagian lagi berdiri sejumlah bangunan deret yang diduga keras perumahan dilengkapi meteran air diduga PDAM.

“Kalau itu benar perumahan, mana izin-izinnya? Mana surat-surat tanahnya? Saya (pemegang surat kuasa tanah) bersama pemilik tanah akan melaporkan hal ini ke polisi. Ini penyerobotan!,” tegas Mukhlis

Mukhlis bahkan sudah menelusuri dan mengklarifikasi sejumlah pihak yang diduga terkait, mulai pihak penjual tanah yang diduga dijual kapling di bagian depan dan bagian belakang dijual ke pengembang, hingga ke kantor Pertanahan Parepare.

“Sudah diklarifikasi oknum penjual tanah inisial A, oknum pengembang inisial U, hingga pihak pertanahan,” katanya

Lurah Lapadde, Ardiansyah, membenarkan bangunan rumah batu deret di lokasi yang dimaksud tidak ada izinnya.

“Itu tidak ada izinnya, kalau status perumahan harus ada rekomendasi dari pemerintah daerah yang aturan sebelumnya dinamakan izin prinsip, lanjut ke izin lingkungan, IMB dan lainnya baru bisa membangun,” terangnya.

Hal senada dikatakan pengawas bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, Bakri Bongkar.

Bahkan, Bakri bersama beberapa staf PUPR sudah melakukan teguran di lapangan agar pembangunan yang tengah berjalan itu dihentikan lantaran tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pengembangnya kami tidak tau karena tidak ada izinnya di kantor. Makanya pekerjanya saya sampaikan agar dihentikan karena ada masalah sengketa tanah. Saya akan cari pengembangnya sampai dapat,” kata Bakri.

Dia menegaskan, jika oknum pengembang tidak mengindahkan akan ditegur kedua kalinya lalu disurati dengan tembusan Wali Kota, Satpol PP, Camat, dan Lurah setempat.

“Kalau sampai tiga kali kami surati namun tetap meneruskan membangun, kami surati Satpol PP untuk pembongkaran/eksekusi karena itu ranahnya Satpol PP, ” pungkasnya.

(Ardi)

Pos terkait