Pengawasan Letoi, Tambang “Jahanam” di Maros Makin Menggurita. Ada Apa?

  • Whatsapp
Aktivitas tambang ilegal yang seolah-olah dibiarkan beroperasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Aktivitas tambang ilegal yang seolah-olah dibiarkan beroperasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Newszonamerah.com – Pengawasan tambang “jahanam” atau ilegal, sangat letoi alias lemah, dan semakin menggurita

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros dan Pihak Kepolisian seolah “cuek” dan tidak perduli

Bacaan Lainnya

Tambang yang tak mengantongi izin pasti akan berdampak dan merusak lingkungan, selain itu, merugikan masyarakat.

Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ditindaki, sudah tentu akan membahayakan warga yang berkendara

Pasalnya, truk pengangkut tanah dan batu tersebut seringkali berjatuhan di jalanan

Pemkab Maros dan kepolisian sudah seharusnya menutup aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di desa Mongcoloe Bulu, Kecamatan Mongcoloe

Termasuk di jalan poros Bosowa, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Dalam satu desa ada beberapa lokasi, bahkan lebih. Pengerukan tanah dan Batu. Parahnya lagi yang dikeruk Gunung

Saat awak media ke lokasi menemukan kegiatan tersebut masih berlangsung, seolah tidak ada masalah di saat di datangi.

Drum truk banyak sekali hilir mudik berseliweran keluar masuk lokasi galian liar tersebut.

Sayangnya, aktivitas melanggar hukum ini tak mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat dan Kepolisian.

Bahkan dari pihak aparatur hukum wilayah Maros seolah menutup mata adanya galian yang tanpa izin tersebut

Sehingga pengusaha tak merasa takut beroperasional walau tanpa izin sama sekali. Beberapa lokasi penambangan baru bermunculan.

Sementara Kepala dinas Lingkungan Hidup Maros, Frans Johan saat dihubungi melalui WhatsApp mengatakan dia akan cek dulu

“Ok.. Saya cek dulu di registrasi pak” ucapnya

Terpisah, Kepala Bidang dampak lingkungan hidup, Asma mengatakan bahwa di Moncongloe dan Bantimurung itu belum ada Izin yang direkomandasikan

“Selama saya menjabat di sini belum ada rekomendasi yang kami keluarkan” katanya Kamis (29/4/2021)

Menyikapi hal tersebut, Bupati Maros, Chaidir Syam akan berkoordinasi kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Mantan legislator Maros ini juga mengatakan hasil dari investigasi nanti, jika tambang tersebut terbukti ilegal maka dia akan menutup semua segala bentuk aktivitasnya

“Kita akan meminta kepada opd terkait dan satpol PP dan pihak2 terkait untuk melakukan investigasi dan mengharapkan kalau ada aktivitas tambang ilegal agar ditutup dan tidak boleh beroperasi” kata Chaidir Syam by WhatsApp kepada media ini, Selasa (27/4/2021)

Sementara itu, Kapolres Maros AKBP Musa Tampubolon saat dihubungi melalui WhatsApp mengatakan coba konfirmasi dulu ke Dinas terkait mana tambang yang tidak berizin.

“Kalau memang tidak memiliki izin kami bersama pemda akan lakukan penindakan” singkatnya melalui WhatsApp

Dari pantauan Tim investigasi SEKAT RI, Ismar SH, mempertanyakannya.Terlebih penambangan yang sudah beroperasi sekian lama tanpa mengantongi izin.

“Ada apa, kok dibiarkan begitu saja?” tanyanya

Kami berharap Bupati Maros melalui Dinas terkait, bahkan Gubenur Sulsel melalui Dinasnya, agar memaksa pemilik tambang untuk berhenti merusak lingkungan, sekaligus menyeret pemilik tambang ilegal ke ranah hukum.

“Ini sudah banyak merugikan berbagai pihak,”pintanya.

Sekadar diketahui, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk memuat tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Komoditas pertambangan, dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Setiap Pertambangan Batuan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Ketentuan pidana pelanggaran UU No 4 Tahun 2009, seperti tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Sedang pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitupun setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Darwis)

Pos terkait