Penyerahan KUA PPAS Parepare Telat, Nasdem Walk Out, YL: Wali Kota Tak Konsisten

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Parepare, Yasser Latief (YL)

Newszonamerah.com – Fraksi Nasdem DPRD Parepare memilih Walk out dari rapat paripurna penyerahan KUA-PPAS perubahan APBD Parepare Tahun Anggaran 2021.

Pasalnya, penyerahan pedoman penyusunan APBD-P 2021 itu telat disetor Pemerintah Kota ke DPRD.

Bacaan Lainnya

Merujuk pada surat edaran Kemendagri tentang perubahan APBD 2021 berbunyi; rancangan KUA PPAS APBD perubahan diserahkan ke DPRD paling lambat pekan pertama bulan Agustus. Kemudian disepakati paling lambat pekan kedua bulan Agustus.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare, Yasser Latief (YL) menyebut Pemkot Parepare tidak taat asas dan sudah mengabaikan Surat Edaran Kemendagri tentang petunjuk perubahan APBD 2021.

“Hari ini jadwalnya penyerahan KUA-PPAS perubahan APBD 2021, harusnya paling lambat awal bulan Agustus untuk penyerahan dan penetapannya itu paling lambat minggu kedua Agustus.”

Jadi, dengan waktu yang sangat mepet ini saya tidak yakin kita bisa melakukan pencermatan dalam pembahasan. Sehingga Fraksi Nasdem berkesimpulan untuk mengambil sikap menolak Ranperda KUA-PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.”

“Jadwalnya kan sampai akhir bulan ini (September). Ini sudah tanggal 15. Jadi ini kesannya bahwa DPRD itu hanya dijadikan saja ‘stempel’ persetujuan. Fraksi Nasdem tidak mau begitu,” urai Yasser, menegaskan, Rabu (15/9/2021)

Yasser juga mengungkapkan alasan lain menolak KUA-PPAS perubahan APBD 2021. Yakni ditemukannya kenaikan tarif PBB yang signifikan sebelum Perda diubah.

Menurutnya, apa yang dipaparkan dari pendapatan itu ada kenaikan yang sangat signifikan soal pendapatan dari pajak-pajak daerah. Kalau mau dimaksimalkan, lanjut dia, pasti yang akan kena dampaknya itu adalah masyarakat, terutama berkaitan dengan PBB.

“PBB kemarin ini sudah naik. Ternyata ketika disampaikan dalam sidang paripurna justru Wali Kota menjawab bahwa dia tidak tahu ada kenaikan itu. Yang kedua, kenapa bisa naik sedang Perdanya belum diubah. Berarti ada permainan di BKD? Tentu ini juga menjadi tanggung jawabnya Wali Kota selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah. Jadi tidak boleh dia bilang saya tidak tahu,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Parepare itu.

“Nah sekarang, ketika dia sudah tahu apa wujud tanggung jawabnya? Apakah memerintahkan untuk dihentikan menaikkan secara sepihak, memberikan sanksi kepada yang menaikkan itu tanpa melaporkan kepada Wali Kota, atau dibiarkan begitu saja?” tambah YL.

Selain itu, YL juga menyoroti minimnya anggaran vaksinasi melalui Dinas Kesehatan dan tidak dianggarkan di perubahan APBD.

“Kami juga tidak melihat dalam rancangan KUA-PPAS ini terkait pemulihan ekonomi. Padahal Pemkot sudah mendengung-dengungkan pemulihan ekonomi, tapi tidak dialokasikan di KUA PPAS. Itu bertolak belakang dengan konsep Herd Immunity yang sering digemborkan Wali Kota. Di sini ketidak konsistennya. Wali Kota tidak konsisten,” sesalnya.

Tidak hanya itu, Fraksi Nasdem juga kembali mempertanyakan terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Parepare yang juga tidak dianggarkan di perubahan.

“Dari seluruh daerah di Sulsel, hanya Parepare yang tidak menganggarkan TPP. Semua daerah sudah ada. ASN di Parepare saat ini terbatas pendapatannya, selain gaji tetap, tunjangan makan minum dihapus, TPP tidak dianggarkan. Dan juga seharusnya ada dialokasikan anggaran untuk modal usaha dan subsidi pajak bagi pedagang kecil,” ujarnya.

Senada dengan YL, Sekretaris Fraksi Nasdem, Suyuti (SYT), mengatakan, alasan penolakannya paling utama karena keterlambatan diserahkan oleh Pemkot, sehingga pembahasannya tidak bisa efektif.

“Pembahasan sampai persetujuan kita tidak mau terlibat, tidak cukup waktu,” ujarnya.

Selain Fraksi Nasdem, dua legislator Gerindra Yusuf Lapanna dan Kamaluddin Kadir juga dipastikan menolak KUA-PPAS APBD-P itu.

“Saya bersama Kamaluddin Kadir menolak. Alasan menolak itu sederhana saja, Pak Wali ini tidak taat terhadap asas, karena aturannya paling lambat awal bulan Agustus untuk penyerahan dan penetapannya itu paling lambat minggu kedua Agustus.”

“Kemudian penetapannya itu tidak boleh melewati September. Kita tidak bisa telaah dengan baik. Ada 32 SKPD dibahas dalam waktu 2 sampai 4 hari saja. Jadi, saya anggap pak wali ini tidak komitmen. Itu kan diatur di dalam UU 23 Tahun 2014 dan Permen Nomor 12 Tahun 2019. Ada Permendagri itu, pasal 177,” tegas Yusuf Lapanna.

Ia menyebut, alasan Wali Kota kemarin itu bahwa petunjuk dari Kemendagri tentang penyusunan pokok KUA-PPAS itu lambat, padahal menjadi pertanyaan bagi dia kenapa daerah-daerah lain hampir semua selesai.

“Dari dulu memang begini pak wali tidak pernah komitmen terhadap aturan. Kemarin itu pokok yang terlambat penyerahannya karena jelas aturannya itu. Pokok itu minggu kedua Juli paling lambat harus diserahkan oleh pemerintah daerah, dan Agustus minggu kedua itu penetapan bersama di DPRD.”

“Jelas aturannya. Setelah lewat 30 September itu dinggap tidak ada lagi kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Kota, sehingga APBD itu dianggap berjalan normal, tidak ada perubahan. Jadi setiap pengeluaran belanja itu berdasarkan dengan pokok,” tandasnya.

Berdasarkan hasil badan musyawarah (Bamus) DPRD. Dijadwalkan pembahasan KUA PPAS APBD-P cuma berlangsung dua hari kerja yakni mulai Kamis 16 September.

Penandatanganan MoU APBD perubahan dijadwal pada Senin 20 September mendatang.

(Ardi)

Pos terkait