Penyidik Polda Sulsel Seharian di PUPR Parepare, Yasser Latief: Saya Mendorong Ini Dibuat Terang Benderang

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Parepare, Yasser Latief (YL)

Newszonamerah.com – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Parepare, Yasser Latief (YL) merespons kedatangan Tim Penyidik Polda Sulsel, yang seharian berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, Selasa kemarin (14/9/2021).

“Tentu saya mendorong supaya ini dibuat terang benderang, mumpung belum berjalan terlalu jauh. Intinya kan bagaimana yang seperti dibilang Pak Wali, taat asas”

Bacaan Lainnya

“Artinya selesaikan dulu itu dokumen-dokumen berkaitan dengan AMDAL, baru kalau memang tidak ada yang salah, ya lanjutkan. Tetapi kalau saya, di luar dari pada itu sebenarnya saya sudah tidak setuju dari awal (proyek reklamasi),” jelas Anggota Komisi III DPRD Parepare itu, Rabu (15/9/2021).

Yasser menilai, kebijakan Pemerintah Kota Parepare membangun Masjid Terapung dan Anjungan Cempae sangat tidak relevan di tengah penanganan Covid-19.

Seharusnya diprioritaskan pada pekerjaan non fisik sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID). Pembangunan kedua Megaproyek itu dianggarkan sebesar Rp48 miliar lebih.

Ia mempertanyakan, kenapa Pemkot Parepare tidak melaksanakan penggunaan DID itu sesuai dengan petunjuk Menteri Keuangan dengan upaya pemulihan ekonomi.

“Saya melihat bahwa memang ada keinginan kuat dari Wali Kota untuk melabrak PMK itu, petunjuk teknis DID. Karena dari awal kami sudah menyampaikan, mengingatkan tapi tetap diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dikatakannya, Fraksi Nasdem melihat bahwa masyarakat saat ini perlu bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Dan itu juga sesuai dengan petunjuk teknis DID.

“Menjadi pertanyaan besar bagi saya kalau ini dialihkan dari pemulihan ekonomi menjadi pembangunan infrastruktur. Jadi, ini bisa saja menjadi ‘pembenaran’ dari asumsi yang terbangun di masyarakat selama ini bahwa setiap proyek infrastruktur menghasilkan fee. Tapi, mudah-mudahan tidak ya,” kata Yasser.

Ketua Bapemperda DPRD Parepare ini menambahkan, kalau berbicara tentang masjid terapung, dirinya menganggap bahwa masjid yang ada di Parepare itu tidak kurang. Hanya saja, kata dia, kurang mendapat sentuhan dari Pemerintah Kota.

“Saya heran karena begitu banyak masjid di Kota Parepare. Ini saja masjid agung tidak terlalu termanfaatkan karena minimnya tanggung jawab Pemda di dalamnya. Kenapa bukan masjid Agung saja yang dikasi tangga eskalator untuk naik, dipercantik. Itu kalau kita berbicara tentang esensinya masjid.”

“Tapi kalau kita berbicara tentang gedung-gedung yang monumental, memang bisa saja itu dilakukan pembangunan masjid terapung. Tapi, sekali lagi tujuan dari pada pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat.”

“Apakah ini lebih mensejahterakan masyarakat dengan gedung-gedung monumental ketimbang melakukan tindakan nyata dalam rangka pemulihan ekonomi?” urai Yasser.

Olehnya itu, lanjut dia, dalam rangka pemulihan ekonomi itu bisa dilakukan dengan memberikan subsidi bagi pengusaha, seperti pajak, kemudian memberikan bantuan modal kerja, dan UMKM.

“Kan ini bisa kita lakukan. Bisa juga dalam hibah atau menggandeng perbankan, supaya ada kemudahan dalam pemulihan ekonomi itu. Masyarakat kan yang menikmati. Apalagi kemarin kan ulang tahunnya Parepare itu pemulihan ekonomi ya, mana pemulihan ekonomi?,” sesal Yasser.

Dari pantauan di Kantor PUPR dan informasi yang dihimpun, Selasa kemarin (14/9), pemeriksaan dikabarkan dilakukan oleh Tim Penyidik dari Subdit IV Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

Sekira lima orang penyidik melakukan pemeriksaan diduga terkait pemeriksaan dokumen lingkungan pekerjaan Mega Proyek Reklamasi Pantai Mattirotasi dan Reklamasi Pantai Cempae di Kota Parepare.

Mantan Kadis PUPR Parepare yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Parepare, Laetteng, irit berbicara terkait materi pemeriksaannya.

“Tanya meki kadis PU, itu kan kegiatannya tadi kadis PU itu. Kegiatannya Mattirotasi, ya itu ji. Terkait dengan waktu saya menjabat di sini (Kadis PUPR). Itu tadi terkait itu, dokumennya kan sudah selesai semua. Tanya kadis PU,” ucap Laetteng usai menjalani pemeriksaan Tim Penyidik Polda Sulsel sambil berjalan meninggalkan Kantor Dinas PUPR.

Laetteng merupakan Mantan Kadis PUPR Parepare dan masih menjabat pada 2020 lalu. Dokumen lingkungan Mega proyek reklamasi pantai Mattirotasi dan reklamasi Pantai Cempae disusun saat Laetteng masih menjabat sebagai Kadis PUPR Parepare.

Pemeriksaan berlangsung sejak siang hari hingga pukul 18.22 Wita penyidik terlihat meninggalkan kantor Dinas PUPR dan bergegas naik ke mobil Toyota Kijang Innova berwarna Silver dengan nomor polisi DD 1567 IU, tanpa ada komentar sedikit pun mengenai agenda kedatangannya di Kantor PUPR Parepare.

Diduga, pejabat Pemkot Parepare yang diperiksa Tim Penyidik Polda Sulsel di Kantor Dinas PUPR diantaranya mantan Kadis PUPR Parepare yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkimtan Parepare, Laetteng, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Parepare

Kemudian Suhandi yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pembangunan Masjid BJ Habibie dan proyek Pembangunan Anjungan Cempae yang menimbun pantai Mattirotasi dan Pantai Cempae, dan Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Parepare, Jenamar Aslan.

Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Polda Sulsel terkait pemeriksaan itu. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E. Zulpan, yang dikonfirmasi via WhatsApp terkait materi pemeriksaan Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel di Kantor Dinas PUPR Parepare, juga belum memberikan tanggapan.

(Ardi)

Pos terkait