Tak Terima ‘Diusir’ Oknum Polisi di Tahti Resmi Dilaporkan di Propam Polda Sulsel

Arni Jonathan dan Kuasa Hukumnya

Newszonamerah.com- Pengacara muda Arni Jonathan, Resmi melaporkan kinerja ‘buruk’ oknum polisi di Propam Polda Sulsel dengan nomor STPL/20-B/V/2022. Subbag Yanduan. Jumat (6/5/2022)

Hal itu disebabkan lantaran Arni dilarang untuk bertemu dengan klien dia bernama Hamsul

Pengaduan ini terkait dengan penanganan klien dia yang menang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Arni mengatakan, persoalan ini bermula saat dia hendak membesuk Hamsul yang ditahan di ruang tahanan Mapolda Sulsel.

Tujuan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan klien dia. Namun sayangnya, kata Arni selaku pihak kuasa hukum dia malah dipersulit untuk bertemu dengan Hamsul

“Hari Ini pun kami mengunjungi klien kami tetapi sudah ada aturan baru yang terkesan diskriminatif karena HP harus dititip di penjagaan” kata Arni ke Media ini, saat selesai melapor di Propam Polda sulsel.

Dia menjelaskan, kehadiran kami hanya untuk mempertanyakan, karena sudah hampir 2 bulan mendampingi klien kami namun baru hari ini diberi aturan baru

“Kami mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum polisi di Tahti yang secara etika tidak dibenarkan” bebernya

“Saya ditunjuk-tunjuki, bahkan diusir keluar jika tidak mematuhi aturan. Kami ini merasa ‘dilecehkan’ Profesi (Advokat). “tambahnya

Padahal setahu kami polisi adalah mitra kami sesama penegak hukum bukan kami harus dianggap musuh

“Kami mempertanyakan dasar hukum apa kami dilarang menemui klien kami,” ungkapnya

Terhadap pernyataan dari petugas kepolisian tersebut, Arni Jonathan, menegaskan selaku kuasa hukum, hak hak mereka sebagaimana telah diatur didalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dilanggar.

Dia juga menjelaskan, terhadap pernyataan yang disampaikan tersebut, Advokat/Kuasa Hukum sesuai ketentuan Pasal 69 KUHAP, berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengutip dari Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

“Pernyataan sebagaimana dimaksud oleh anggota kepolisian tersebut, kami kuasa hukum mohon kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi kinerja anggota kepolisian Polda Sulsel yang tidak memahami hukum acara pidana, karena jelas sangat merugikan Hak serta kepentingan klien kami dan kami sebagai kuasa hukum,” pungkasnya.

Lanjut Arni Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu ada ijin, cukup lapor saja karena Kami inikan Kuasa hukum sama sama Penegak Hukum dan bukan Pembesuk.

” Intinya kami akan siap berhadapan dan berbicara soal etika sesama Penegak Hukum sesuai aturan dan undang undang yang berlaku.” Terangnya.

“kami berharap kepada Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti dan mengevaluasi kinerja oknum oknum anggota kepolisian Polda sulsel yang tidak memahami hukum acara pidana, karena ini jelas sangat merugikan Hak serta kepentingan klien kami” Harapnya.

Sampai berita ini di publikasikan pihak terkait belum bisa di temui.

Bersambung….

(Darwis)

Pos terkait